December 28, 2011

Materi Muatan Konstitusi di Indonesia

Menurut J.G. Steenbeek, konstitusi berisi hal-hal pokok yang mengatur tentang[1]
·         1. Jaminan hak-hak asasi manusia dan warga Negara,
·         2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan
·         3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Konstitusi di Indonesia dapat kita telaah menjadi 2 bagian yaitu konstitusi sebelum mengalami amandemen serta konstitusi setelah mengalami amandemen.

I.     Materi Muatan Konstitusi Indonesia Sebelum Amandemen

a.      Hak Asasi Manusia
Ada dua macam hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia klasik (de klassieke grondrechten)dan juga hak asasi manusia social (de sociale grondrechten)[2]. Saat pembentukan konstitusi untuk pertama kali, terjadi perdebatan antara Moh. Hatta dan Moh. Yamin yang berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia perlu dimasukan dalam konstitusi untuk menjamin hak-hak warga negara. Sedangkan soekarno dan Soepomo beranggapan bahwa hak-hak tersebut bertentangan dengan falsafah Negara seperti telah disepakati, yang kemudian tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh Soepomo, hal itu disebut aliran pikiran kekeluargaan atau falsafah kekeluargaan.[3] Akhirnya terhadap persoalan di atas dicapai suatu kompromi dalam arti, bahwa dalam rumusan tidak dipergunakan perkataan hak. Hal ini terdapat dalam pasal 27 ayat satu (1) dan (2), pasal 28, pasal 29 ayat (2), pasal 30 ayat (1), pasal 31, dna pasal 34.

b.     Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
Sidang BPUPK sepakat untuk menetapkan adanya 6 lembaga Negara dalam UUD. Keenam lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPA, MA, dan BPK. [4]Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 1, pasal 2, pasal 4 s.d 8, pasal 16 s.d 19, pasal 23 dan pasal 24.

c.   Pembagian dan pembatasan tugas yang bersifat fundamental.
Dalam UUD telah ditetapkan susunan ketatanegaraannya. Sudah tentu kepada masing-masing lebaga Negara harus diberi tugas dan wewenang.[5] Tugas dan lembaga Negara tersebut diatur dalam pasal 3, pasal 5, pasal 10 s.d 15, pasal 20 s.d 23, pasal 32, pasal 34, pasal 37.


II.   Materi Muatan Konstitusi Indonesia Setelah Amandemen

Saat ini, Negara Indonesia telah melakukan amandemen UUD sebanyak empat kali. Hal ini mengakibatkan konstitusi yang merupakan dasar hukum fundamental suatu Negara turut mengalami perubahan pula. Amandemen pertama dilakukan pada 19 Oktober 1999 yang mengatur tentang kewenangan lembaga negara, amandemen kedua pada 18  Agustus 2000 yang menitikberatkan pada hak asasi manusia, amandemen ketiga pada 9 November 2001, dan amandemen keempat pada 10 Agustus 2002.[6]

Hasil dari empat amandemen tersebut memberikan banyak perubahan mulai dari materi hak asasi manusia, pembagian struktur ketatanegaraan, hingga kewenangan lembaga negara. 

·         a. Jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara
UUD 1945 hasil amandemen secara eksplisit mengatur hak-hak apa saja yang dilindungi oleh Negara, juga penjaminan HAM yang lebih baik. Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi juga merupakan upaya perlindungan yang lebih baik lagi terhadap HAM, hal ini terlihat jelas pada pasal 28 huruf A-J.

·         b. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
Didalam UUD 1945 setelah amandemen, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak diatur lagi dalam UUD dan kewenangannya dihapuskan. Lalu kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara, tetapi menjadi lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

·         c. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
Dihapusnya ketetapan MPR yang awalnya ada sebagai penyempurna UUD 1945, dalam UUD 1945 hasil amandemen yang menjaga tegaknya UUD 1945 adalah hakim, sehingga dibentuklah Mahkamah Konstitusi untuk menjadi lembaga pengawal konstitusi. Kekuasaan yudikatif tidak menjadi mutlak milik Mahkamah Agung, namun berbagi kekuasaan dengan Mahkamah Konstitusi.

---segala bentuk copy, baik sebagian atau keseluruhan dari tulisan ini diharapkan mencantumkan sumber bennyagusprima.blogspot.com---

[1] Prof. Sri Soemantri,Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi,Alumni,Bandung,1987,hlm. 51.
[2] Bijlage Handelingen II. 13871, Nr.1. hal.2, yang antara lain menyatakan adanya klassieke grondrechten en sociale grondrechten..
[3] Prof.Mr.H.Muh.Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, jilid I, 1959. Hal 302.
[4] Prof. Sri Soemantri, loc cit. hlm. 53
[5] Ibid, hlm. 56.
[6] Tim Redaksi Fokus Media, UUD’ 45 dan Amandemennya, Fokusmedia. Bandung. 2004. Lihat bagian proses amandemen hal 51-75.

No comments:

Post a Comment